Apa itu Integrity Zone?
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Integrity Zone adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
Apa itu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)?
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
Apa itu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)?
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
Bagaimana Proses Pembangunan Zona Integritas?
Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit.
- Komponen Pengungkit
Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan danreform dalam pembangunan zona integritas. Dalam membangun Zona Integritas, setiap unit kerja melaksanakan pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.
2. Komponen Hasil
Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dariKorupsi dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:
- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel;
- Kualitas Pelayanan Publik yang prima.
CHANGE MANAGEMENT
As for Change Management Targets:
a) increased commitment of all levels of leadership and employees of the Work Unit in building an Integrity Zone Towards WBK / WBBM;
b) changes in mindset and work culture in the Work Unit proposed as an Integrity Zone Towards WBK/WBBM; and
c) reduced risk of failure due to possible resistance to change.
The Change Management Indicators:
a) Working Team Development;
b) Integrity Zone Development Plan towards WBK/WBBM;
c) Monitoring and Evaluation of Integrity Zone Development Towards WBK/WBBM; and
d) Changes in Mindset and Work Culture.
STRUCTURING MANAGEMENT
Structuring Governance aims to improve the efficiency and effectiveness of systems, processes, and work procedures that are clear, measurable, and improve service satisfaction to stakeholders.
The target of Governance Arrangement:
a) increased use of information technology in the process of organizing government management in the Integrity Zone Towards WBK/WBBM;
b) increasing the efficiency and effectiveness of government management processes in the Integrity Zone towards WBK/WBBM;
c) improved performance in the Integrity Zone towards WBK/WBBM; and
d) increased customer satisfaction.
The indicators of Governance Arrangement:
a) Main Activity Fixed Operating Procedures;
b) E-Office; and
c) Public Information Disclosure.
STRUCTURING THE APPARATUS' HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM
Structuring the Apparatus HR Management System aims to improve the professionalism of apparatus HR.
The target of the Apparatus HR Management System Arrangement:
a) increased compliance with the management of human resource apparatus in each Integrity Zone Towards WBK/WBBM;
b) increased transparency and accountability in the management of HR apparatus in each Integrity Zone Towards WBK/WBBM;
c) increased discipline of human resources apparatus in each Integrity Zone Towards WBK/WBBM;
d) increasing the effectiveness of apparatus HR management in the Integrity Zone Towards WBK/WBBM; and
e) increasing the professionalism of human resources apparatus in the Integrity Zone towards WBK/WBBM.
The indicators of the Apparatus HR Management System Arrangement:
a) Planning Employee Needs in accordance with Organizational Needs;
b) Internal Mutation Pattern;
c) Competency-based Employee Development;
d) Individual Performance Setting;
e) Enforcement of Discipline Rules/Code of Ethics/Code of Conduct of Employees; and
f) Personnel Information System.
STRENGTHENING ACCOUNTABILITY
The target of Strengthening Accountability:
a) improved performance of government agencies; and
b) increased accountability of government agencies.
The indicators of Strengthening Accountability:
a) Leadership involvement; and
b) Performance Accountability Management.
STRENGTHENING SUPERVISION
The target of Strengthening Supervision:
a) increased compliance with state financial management by each government agency;
b) increasing the effectiveness of state financial management in each government agency;
c) increasing the status of the Supreme Audit Agency (BPK) opinion on state financial management in each government agency;
d) decreasing the level of abuse of authority in each government agency; and
e) a decrease in the findings of internal and external supervisory apparatus examinations.
The indicators of Strengthening Supervision:
a) Gratification Control;
b) Implementation of the Government Internal Control System (SPIP);
c) Public Complaints;
d) Whistle Blowing System;
e) Handling Conflict of Interest; and
f) Submission of Employee Wealth Report
IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES
The target is to improve the quality of public services:
a) improving the quality of public services (faster, cheaper, safer, and more accessible) in government agencies;
b) increasing the number of service units that obtain international service standardization in government agencies; and
c) increasing the index of public satisfaction with the delivery of public services by each government agency.
The indicators for improving the quality of public services:
a) Service Standards;
b) Excellent Service Culture; and
c) Service Satisfaction Assessment
Berita Zona Integritas FEB UM
Buku Saku Zona Integritas WBK WBBM FEB UM
Tenaga Kependidikan FEB UM Berkomitmen Membangun Zona Integritas
Tim Suksesi Zona Integritas melaksanakan agenda sosialisasi Suksesi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah...
FEB UM Benchmarking Tata Kelola Zona Integritas ke FT UGM
Tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (FEB UM) melakukan studi tiru (benchmarking) ke Fakultas Teknik...